Wartakita.id, Makassar — Lima juru parkir liar di sekitar Pantai Losari, Makassar, pada Rabu, 18 November 2026, teridentifikasi mematok tarif parkir motor hingga Rp 15.000 per jam, sebuah praktik yang jauh melampaui ketentuan resmi dan berpotensi merugikan pengguna jasa parkir serta citra pengelolaan parkir di kota tersebut.
Intinya
- Lima juru parkir liar di area sekitar Pantai Losari, Makassar, teridentifikasi mematok tarif parkir motor hingga Rp 15.000 per jam pada Rabu, 18 November 2026.
- Tarif yang dipatok oleh para juru parkir liar ini secara signifikan melebihi tarif resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- Praktik parkir liar ini terjadi di lokasi yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai lahan parkir resmi, menimbulkan kerugian bagi pengendara motor yang terpaksa membayar tarif tinggi.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Makassar telah melakukan upaya penertiban terhadap kelima juru parkir liar tersebut demi menjaga kenyamanan publik dan menegakkan peraturan yang berlaku.
Fenomena juru parkir liar yang menerapkan tarif seenaknya, terutama di lokasi-lokasi strategis yang ramai pengunjung seperti objek wisata Pantai Losari, merupakan masalah klasik yang terus berulang. Tindakan ini tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga menciptakan distorsi dalam sistem pengelolaan parkir yang seharusnya tertata dan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah. Besaran tarif yang ditetapkan oleh para juru parkir liar ini, mencapai Rp 15.000 per jam untuk kendaraan roda dua, jelas mengindikasikan motif keuntungan pribadi yang berlebihan tanpa mengindahkan regulasi yang ada.
Dalam konteks ekonomi makro, praktik semacam ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor publik, termasuk pengelolaan ruang publik dan layanan dasar. Bagi pengguna jasa, ini adalah bentuk pungutan liar yang mengurangi daya beli dan kenyamanan beraktivitas. Sementara itu, dari sisi mikro, para juru parkir liar ini beroperasi di luar sistem resmi, yang berarti potensi pendapatan asli daerah dari sektor parkir tidak tergarap secara optimal. Hal ini juga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan juru parkir resmi yang telah terdaftar dan patuh pada aturan.
Pemerintah daerah, melalui UPT Parkir Makassar, mengambil langkah penertiban sebagai respons terhadap keluhan masyarakat dan upaya pemulihan ketertiban. Penertiban ini penting untuk memastikan bahwa area publik dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keberhasilan penertiban ini akan sangat bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai tarif parkir yang berlaku dan cara melaporkan praktik pungutan liar.
Kerap Ditanyakan
T: Mengapa tarif parkir yang dipatok oleh juru parkir liar bisa begitu tinggi?
J: Juru parkir liar mematok tarif tinggi untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berlebihan. Mereka beroperasi di luar sistem resmi dan tidak terikat oleh ketentuan tarif yang ditetapkan pemerintah, sehingga dapat menetapkan harga sesuka hati, terutama di lokasi yang ramai pengunjung.
Baca Juga Pilihan Editor:
T: Apa dampak dari praktik parkir liar ini?
J: Dampak utamanya adalah kerugian finansial bagi pengendara motor yang terpaksa membayar tarif mahal, serta terciptanya citra negatif terhadap pengelolaan parkir di daerah tersebut. Selain itu, praktik ini juga merugikan potensi pendapatan asli daerah.
T: Siapa yang bertanggung jawab melakukan penertiban terhadap juru parkir liar?
J: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Makassar bertanggung jawab untuk melakukan penertiban terhadap praktik parkir liar demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
Kontributor: H. Gunadi
Editor: Tim Editor Wartakita dibantu AI.























