Makassar – Menjelang Pemilu 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar kembali diingatkan untuk menjunjung tinggi netralitas dan bebas dari intervensi politik. Hal ini disampaikan oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra, dalam acara sosialisasi pengawasan pemilihan yang digelar oleh Bawaslu Makassar di Horison Ultima, Senin (12/08/2024).
Dalam kegiatan tersebut, Firman menegaskan bahwa ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh politik dan tidak memihak pada kepentingan partai atau calon tertentu. “Pada pemilu serentak tahun 2024 ini, netralitas ASN sangat penting demi mewujudkan birokrasi yang kuat dan independen,” ujar Firman.
Ia menekankan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan jumlah ASN sebanyak 13.885 orang berpotensi mengalami tekanan politik menjelang pemilu. Namun, Firman yakin semangat reformasi birokrasi akan menjadi landasan bagi ASN untuk tetap loyal pada pelayanan publik dan kepentingan negara. “Kami yakin ASN kami lebih memilih mengutamakan pelayanan publik ketimbang kepentingan pribadi atau kelompok, terutama yang berkaitan dengan politik identitas,” tegasnya.
Fenomena pelanggaran netralitas ASN masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Menurut Firman, sering kali pemilu digunakan sebagai alat tukar untuk mencari promosi jabatan, yang berdampak negatif pada independensi birokrasi. Selain itu, proses penegakan hukum yang masih birokratis dan belum memberikan efek jera, juga menjadi kendala dalam menjaga netralitas ASN.
Firman menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga netralitas ASN. Ia mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya ketidaknetralan ASN dalam proses pemilu. “Kami di Pemkot Makassar berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran netralitas ASN sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, MH, yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut, turut menekankan pentingnya netralitas untuk menjaga proses demokrasi yang adil dan aman. “Kami dari Polri berkomitmen menjaga integritas pilkada serentak ini dengan memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan tanpa intervensi politik kekuasaan. Polri harus berada di atas kepentingan nasional, bukan kepentingan partai atau kelompok tertentu,” jelasnya.
Ngajib juga berharap agar iklim demokrasi pada Pemilu 2024 berada dalam kondisi yang sehat. “Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu, kami pastikan bahwa seluruh anggota Polri akan tetap netral dan memegang teguh komitmen ini,” lanjutnya.
Kegiatan sosialisasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pihak yang hadir, termasuk Kejari Makassar dan Bawaslu. Selain itu, dilakukan pula pembacaan ikrar netralitas oleh seluruh peserta, dipandu langsung oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra. Momen ini menjadi simbol penting dari tekad bersama untuk menjaga netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan bebas dari pengaruh politik yang tidak sehat.
