Pukulan Telak Ekonomi Makassar Pasca-Kerusuhan: Kerugian Ratusan Miliar dan Ancaman Defisit Fiskal

MAKASSAR – Gelombang kerusuhan anarkis yang melanda Kota Makassar pada akhir Agustus 2025 tidak hanya menyisakan puing-puing bangunan dan luka sosial, tetapi juga menancapkan pukulan telak terhadap fondasi ekonomi Kota Daeng dan Provinsi Sulawesi Selatan. Data awal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar mengestimasi kerugian material akibat pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar saja telah mencapai angka fantastis Rp 253,4 miliar. Angka ini baru sebagian kecil dari dampak kerusakan masif yang terjadi, berpotensi menyeret perekonomian lokal ke jurang tekanan fiskal dan memperlambat laju pembangunan.

Insiden pada 29-30 Agustus 2025 tersebut memicu kegelisahan di berbagai sektor, mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga investor berskala nasional. Selain Gedung DPRD Kota Makassar, fasilitas publik vital lainnya seperti Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa pos polisi turut luluh lantak, disusul terbakarnya puluhan kendaraan dinas dan pribadi. Lebih dari sekadar kerugian fisik, insiden ini telah menimbulkan gelombang sentimen negatif yang merambat cepat ke pasar keuangan nasional, tercermin dari anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 2,69% pada hari perdagangan pertama setelah kerusuhan memuncak, Senin, 1 September 2025.

Dampak Ekonomi Langsung: Beban Fiskal dan Pengalihan Prioritas Anggaran

Estimasi kerugian Rp 253,4 miliar yang dirilis BPBD Kota Makassar masih bersifat sementara dan diperkirakan akan membengkak signifikan setelah audit menyeluruh, termasuk perhitungan kerusakan non-fisik dan gangguan layanan publik. Besarnya biaya rekonstruksi menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Makassar, misalnya, sempat mengajukan anggaran Rp 375 miliar hanya untuk pembangunan kembali kantor DPRD kota.

Pengalihan dana sebesar ini berarti adanya ‘opportunity cost’ yang sangat besar. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program pembangunan dan layanan publik esensial di bidang pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan—yang pada Juli lalu baru saja merayakan pencapaiannya—kini harus dipangkas atau ditunda. Ini menciptakan dilema tragis: protes yang berakar dari kesulitan ekonomi justru berpotensi memperparah tekanan ekonomi bagi masyarakat luas di masa depan, karena anggaran untuk kebutuhan dasar tergerus demi pemulihan infrastruktur.

Ancaman Defisit Anggaran dan Sektor Terdampak di Makassar

Para pengamat ekonomi di Makassar memproyeksikan bahwa beban rekonstruksi ini akan mendorong defisit anggaran daerah lebih dalam. Pemerintah daerah mungkin terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif, seperti pinjaman atau realokasi dari pos-pos non-prioritas, yang pada akhirnya akan membebani keuangan daerah dalam jangka panjang. Kondisi ini juga akan menghambat proyek-proyek strategis di Makassar yang merupakan gerbang utama kawasan timur Indonesia, seperti pengembangan infrastruktur maritim di Pelabuhan Makassar atau percepatan proyek-proyek perkotaan.

Tabel 1: Ringkasan Dampak Kerusuhan Makassar 29-30 Agustus 2025

Sentimen Investor dan Dampak Jangka Panjang di Sulawesi Selatan

Kerusuhan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga merusak iklim investasi di Makassar dan Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Citra Makassar sebagai kota metropolitan yang stabil dan pusat ekonomi strategis di timur Indonesia tercoreng. Investor domestik maupun asing cenderung menunda atau membatalkan rencana investasi mereka di tengah ketidakpastian politik dan keamanan. Padahal, Sulawesi Selatan selama ini menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang impresif, ditopang oleh sektor perdagangan, pertanian, dan pariwisata.

Industri pariwisata, khususnya, menjadi salah satu yang paling rentan. Makassar yang sering menjadi kota transit dan gerbang menuju destinasi wisata menarik di Sulawesi Selatan seperti Tana Toraja atau Bulukumba, kini menghadapi tantangan serius. Pembatalan perjalanan dan penurunan kunjungan wisatawan dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi hotel, restoran, transportasi lokal, dan usaha-usaha terkait yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Efek domino ini akan dirasakan oleh ribuan pekerja di sektor pariwisata dan jasa.

Menjaga Stabilitas dan Kepercayaan Ekonomi di Makassar

Untuk memulihkan kepercayaan, pemerintah daerah harus bergerak cepat dalam memastikan stabilitas keamanan dan transparansi dalam proses rekonstruksi. Perlu ada strategi komunikasi yang efektif untuk meyakinkan pelaku pasar bahwa Makassar tetap merupakan lokasi investasi yang prospektif dan aman. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat sangat krusial untuk mempercepat pemulihan.

Selain itu, edukasi mengenai dampak destruktif dari tindakan anarkis perlu terus digalakkan. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap aksi perusakan pada akhirnya akan kembali memukul diri mereka sendiri melalui beban fiskal, pemangkasan layanan publik, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan. Tragedi ekonomi pasca-kerusuhan ini menjadi pengingat pahit akan harga mahal dari ketidakstabilan.

Kebutuhan Mendesak akan Stabilitas dan Pemulihan Terencana

Kerusuhan di Makassar pada akhir Agustus 2025 telah menimbulkan luka mendalam bukan hanya pada aspek sosial dan politik, tetapi juga pada tulang punggung perekonomian daerah. Dengan estimasi kerugian awal mencapai ratusan miliar rupiah dan ancaman pengalihan anggaran dari sektor-sektor vital, Makassar dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan infrastruktur, menjaga stabilitas fiskal, dan mengembalikan kepercayaan investor. Dampak negatif yang merambat ke pasar keuangan nasional dan sektor-sektor kunci seperti pariwisata menunjukkan betapa krusialnya stabilitas keamanan dan politik untuk menjaga roda ekonomi terus berputar. Pemulihan memerlukan perencanaan strategis, alokasi sumber daya yang bijak, dan komitmen kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak lagi merenggut potensi dan kesejahteraan masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan.