Sulsel Hadiri Rapat Tata Kelola Dekranas, PKK, dan Posyandu di Bali

Wartakita.id, Denpasar — Kamis, 22 Oktober 2026, menjadi hari penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Delegasi dari Bumi Anging Mammiri, yang dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK, Dekranasda, dan Tim Pembina Posyandu Sulsel, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, turut serta dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah yang diselenggarakan di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Bali.

Sinergi Tiga Pilar Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama jajaran pengurus pusat ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan langkah dan memperkuat sinergi program pemberdayaan masyarakat. Tiga lembaga yang menjadi fokus utama, yakni Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), memegang peranan vital dalam menyentuh langsung kehidupan masyarakat di berbagai tingkatan. Penguatan tata kelola ketiga lembaga ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi penting untuk memastikan program-program pemberdayaan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi lokal, khususnya di sektor kerajinan.

Keikutsertaan delegasi Sulsel, yang dipimpin oleh sosok yang memegang amanah di ketiga institusi tersebut, menunjukkan komitmen kuat Pemprov Sulsel dalam meningkatkan kualitas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ny. Naoemi Octarina Sudirman, sebagai nahkoda, diharapkan dapat membawa aspirasi dan tantangan spesifik yang dihadapi di daerahnya untuk didiskusikan dalam forum nasional ini. Sinergi antar lembaga ini memang krusial; Dekranasda berperan dalam melestarikan dan mengembangkan produk kerajinan daerah, PKK fokus pada kesejahteraan keluarga dan pembinaan masyarakat, sementara Posyandu menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar dan gizi bagi ibu dan anak. Tanpa koordinasi yang baik, program-program ini bisa berjalan sendiri-sendiri dan kurang optimal dalam mencapai tujuannya.

Penguatan Tata Kelola untuk Efektivitas Program

Rapat koordinasi di Bali ini menjadi sarana penting untuk mendiskusikan berbagai aspek tata kelola lembaga-lembaga tersebut. Mulai dari penyusunan program kerja, manajemen sumber daya, hingga evaluasi pelaksanaan kegiatan. Kementerian Dalam Negeri, sebagai inisiator, tentu memiliki visi besar untuk menciptakan standarisasi dan best practices dalam pengelolaan lembaga-lembaga pemberdayaan di seluruh Indonesia. Bagi Sulawesi Selatan, forum ini adalah kesempatan emas untuk belajar dari daerah lain, mengadopsi inovasi, serta menyampaikan masukan konstruktif demi perbaikan kebijakan di tingkat pusat yang berujung pada peningkatan kualitas program di daerah.

Penguatan tata kelola ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang yang efektif, hingga mekanisme pelaporan dan akuntabilitas yang transparan. Dengan tata kelola yang baik, diharapkan setiap program yang dijalankan oleh Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu dapat berjalan lebih efisien, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, dan hasil yang dicapai dapat terukur dengan jelas. Hal ini penting agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap program yang digulirkan oleh pemerintah, baik dalam hal peningkatan keterampilan, kesejahteraan keluarga, maupun kesehatan.

Peran Strategis Lembaga dalam Pembangunan Daerah

Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu bukanlah sekadar organisasi pelengkap. Ketiganya merupakan pilar strategis dalam pembangunan daerah yang memiliki jangkauan luas hingga ke pelosok desa. Dekranasda, misalnya, tidak hanya mempromosikan kerajinan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pengrajin, melestarikan warisan budaya, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Keberadaannya sangat penting untuk mendukung program ekonomi kreatif dan UMKM yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di banyak daerah.

Sementara itu, TP PKK memiliki peran tak tergantikan dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga. Melalui berbagai programnya, PKK turut serta dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Posyandu, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang balita. Sinergi ketiganya akan menciptakan ekosistem pemberdayaan yang kuat, di mana setiap program saling mendukung dan memperkuat, sehingga tujuan akhir untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, sehat, dan mandiri dapat tercapai secara lebih optimal di Sulawesi Selatan.

Intinya

• Delegasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Ketua TP PKK, Dekranasda, dan Tim Pembina Posyandu Sulsel, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Denpasar, Bali pada Kamis, 22 Oktober 2026.
• Kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan utama memperkuat sinergi program pemberdayaan masyarakat melalui penguatan tata kelola ketiga lembaga penting tersebut.
• Penguatan tata kelola Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, dan dampak nyata program pemberdayaan di tingkat daerah, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan keluarga.

Kerap Ditanyakan

T: Mengapa penguatan tata kelola Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu dianggap penting?
J: Penguatan tata kelola penting karena ketiga lembaga ini memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat di berbagai lini, mulai dari ekonomi kreatif, kesejahteraan keluarga, hingga kesehatan dasar. Tata kelola yang baik memastikan program berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

T: Siapa yang menginisiasi rapat penguatan tata kelola ini dan apa tujuannya?
J: Rapat ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama jajaran pengurus pusat Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi program pemberdayaan masyarakat melalui penyelarasan kebijakan dan penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut di seluruh Indonesia Bagian Tengah.