Prabowo Subianto Perintahkan 70% Hasil Tambang Dinikmati Negara

Wartakita.id, Palu — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas yang mewajibkan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan (IUP) dinikmati oleh negara. Perintah ini disampaikan saat Presiden menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam agar lebih berpihak pada kepentingan nasional dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Intinya

• Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin pertambangan (IUP) dinikmati oleh negara.
• Instruksi ini ditujukan kepada jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
• Pemerintah berencana mengatur ekspor melalui satu pintu untuk mencegah ketidaksesuaian pelaporan dan memastikan keuntungan lebih besar bagi negara.
• Langkah ini merupakan upaya perbaikan sistem ekonomi nasional agar sejalan dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Kerap Ditanyakan

T: Apa dasar hukum atau alasan utama Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi ini?
J: Presiden Prabowo menyatakan bahwa instruksi ini merupakan upaya perbaikan sistem ekonomi nasional yang dinilainya selama ini menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang mengamanatkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

T: Bagaimana mekanisme agar minimal 70 persen hasil tambang dinikmati negara?
J: Instruksi ini ditujukan kepada jajaran kementerian, khususnya Kementerian ESDM, untuk memastikan implementasinya. Selain itu, pemerintah berencana mengatur ekspor melalui satu pintu dengan lembaga yang ditunjuk. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan jumlah barang yang diekspor dengan laporan yang disampaikan kepada negara, guna mencegah potensi kebocoran atau ketidaksesuaian pelaporan, seperti contoh kasus di mana jumlah barang yang diekspor tidak sesuai dengan laporan yang diterima negara.

T: Apakah investor asing tidak lagi dilibatkan dalam pengelolaan tambang?
J: Presiden Prabowo menegaskan bahwa investor tetap dapat dilibatkan jika Indonesia membutuhkan tambahan modal. Namun, penekanannya adalah bahwa setelah modal investasi kembali, keuntungan yang dihasilkan harus lebih besar dinikmati oleh bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas dari sekadar menarik investasi menjadi memastikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi negara.

T: Kapan dan di mana instruksi ini disampaikan?
J: Instruksi ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat beliau menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah.