Wartakita.id, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda Sulsel) resmi memberlakukan program pembebasan sanksi administratif berupa pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBNKB II) terhitung mulai Rabu (11/11/2026). Kebijakan relaksasi fiskal ini digulirkan serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Langkah insentif ini menjadi kesempatan emas bagi ratusan ribu pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat di Kota Makassar dan sekitarnya untuk memulihkan legalitas surat kendaraan tanpa terbebani akumulasi denda tahunan. Program pemutihan pajak kendaraan Sulsel 2026 ini juga menjadi momentum krusial untuk mengantisipasi penerapan sanksi tegas Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang mengatur penghapusan data registrasi kendaraan secara permanen apabila masa berlaku STNK lima tahunan habis dan tidak diperpanjang selama dua tahun berturut-turut.
Baca Juga Pilihan Editor:
Intisari Kebijakan Pemutihan Pajak Sulsel 2026
- Bebas 100% Denda PKB: Penghapusan sanksi denda keterlambatan atas Pajak Kendaraan Bermotor tanpa batasan tahun tunggakan; wajib pajak hanya melunasi pokok PKB terutang.
- Bebas Pokok BBNKB II: Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya (kendaraan bekas) ditetapkan sebesar 0%, meringankan biaya mutasi kepemilikan.
- Pembebasan Denda SWDKLLJ: Penghapusan denda tahun-tahun lalu untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulsel (denda tahun berjalan tetap mengikuti regulasi).
Urgensi Hukum dan Perlindungan Status Kepemilikan Kendaraan
Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Sulawesi Selatan tidak semata-mata berdimensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi masyarakat pemilik kendaraan, pemutihan denda ini menjadi jalan keluar legal untuk menghidupkan kembali dokumen kendaraan yang telah lama “mati pajak”. Tanpa adanya program pemutihan, denda keterlambatan yang menumpuk selama tiga hingga lima tahun kerap kali melampaui nilai ekonomis kendaraan itu sendiri.
Kondisi ini sejalan dengan komitmen Korlantas Polri bersama Tim Pembina Samsat Nasional yang mulai memperketat implementasi penghapusan data regident ranmor. Kendaraan yang data registrasinya telah dihapus secara administratif tidak lagi dapat didaftarkan kembali, sehingga otomatis berstatus kendaraan tanpa dokumen sah (bodong) dan berisiko disita saat operasi penegakan hukum di jalan raya.
Selain itu, bagi pasar otomotif sekunder di Makassar, kebijakan pembebasan pokok BBNKB II sebesar 0% memberikan stimulus nyata bagi perputaran unit motor dan mobil bekas. Konsumen yang membeli unit seken kini dapat langsung membaliknamakan BPKB dan STNK ke identitas pribadi tanpa harus meminjam KTP pemilik lama atau terbebani bea balik nama pokok yang mahal.
