Wartakita.id, Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape adalah haram. Keputusan ini, yang ditetapkan pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah, merupakan hasil kajian mendalam Komisi Fatwa MUI yang mempertimbangkan berbagai aspek terkait produk yang menghasilkan uap (aerosol) dari pemanasan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa.
[WINNING_FORMULA] Strategi Manajemen Arus Kas UMKM Hadapi Ketidakpastian Pasar menghasilkan engagement & RPM tinggi.
Intinya
- MUI menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape adalah haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026.
- Fatwa ini diterbitkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
- Dasar penetapan fatwa adalah hasil kajian dan pertimbangan Komisi Fatwa MUI mengenai rokok elektrik yang mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa.
- Definisi rokok elektrik (REL) atau vape merujuk pada perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat untuk menghasilkan uap.
- Fatwa ini bertujuan memberikan panduan hukum syariat bagi umat Islam di Indonesia terkait penggunaan vape.
- Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
Penetapan fatwa haram terhadap rokok elektrik oleh MUI ini berpotensi menimbulkan implikasi signifikan bagi industri produk tembakau alternatif di Indonesia. Dari sisi ekonomi makro, keputusan ini dapat memengaruhi proyeksi pertumbuhan pasar vape yang selama ini menunjukkan tren positif. Produsen dan distributor produk vape, baik yang berskala besar maupun UMKM, akan dihadapkan pada tantangan untuk melakukan restrukturisasi bisnis atau bahkan menghentikan operasional produk yang telah difatwakan haram.
Dampak mikro juga tidak bisa diabaikan. Para pelaku usaha di sektor ini, mulai dari produsen cairan (liquid), perangkat keras (device), hingga toko ritel vape, perlu segera menyusun strategi adaptasi. Hal ini mencakup peninjauan ulang portofolio produk, potensi diversifikasi ke lini bisnis yang sejalan dengan fatwa, serta pengelolaan inventaris yang ada. Lebih jauh, fatwa ini juga akan memengaruhi preferensi konsumen Muslim yang merupakan segmen pasar terbesar di Indonesia.
Dari perspektif tata kelola pasar, fatwa ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang lebih tegas terkait peredaran dan penjualan rokok elektrik. Meskipun saat ini sudah ada regulasi terkait cukai dan peredaran, fatwa MUI dapat memperkuat dasar argumentasi untuk pembatasan atau pelarangan yang lebih komprehensif, terutama jika dikaitkan dengan aspek kesehatan dan sosial.
Komisi Fatwa MUI dalam kajiannya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi mudarat yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok elektrik. Kandungan nikotin, yang merupakan zat adiktif, serta zat-zat lain yang dipanaskan dan dihirup dalam bentuk uap, menjadi perhatian utama. Proses kajian yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan diharapkan menghasilkan keputusan yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umat.
Kerap Ditanyakan
T: Apa dasar hukum penetapan fatwa haram vape oleh MUI?
J: Dasar hukum penetapan fatwa ini adalah kajian dan pertimbangan yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, yang kemudian tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Baca Juga Pilihan Editor:
T: Kapan dan di mana fatwa ini diterbitkan?
J: Fatwa ini diterbitkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
T: Apa definisi rokok elektrik (REL) atau vape menurut fatwa ini?
J: Rokok elektrik (REL) atau vape didefinisikan sebagai rokok elektronik bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol).
