Pemeriksaan Bupati Pati, Sudewo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kudus, Jawa Tengah, menimbulkan pertanyaan. KPK akhirnya angkat bicara, menegaskan bahwa pemilihan lokasi ini murni berdasarkan pertimbangan teknis dan strategis tim lapangan demi kelancaran proses hukum.
Poin Penting
- KPK menyatakan pemeriksaan Bupati Pati Sudewo di Kudus adalah pertimbangan teknis tim lapangan.
- Tujuan utama pemilihan lokasi adalah efektivitas jalannya proses hukum.
- Detail penangkapan dan kronologi OTT akan disampaikan dalam konferensi pers mendatang.
- Bupati Pati Sudewo diamankan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.
Pertimbangan Teknis dan Strategis KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pemeriksaan di luar wilayah domisili Bupati Pati merupakan keputusan tim lapangan. “Ini teknis strategi pemeriksaan saja oleh teman-teman di lapangan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Menurut Budi, fokus utama KPK dalam menentukan lokasi pemeriksaan adalah untuk memastikan proses hukum berjalan dengan efektif. Hal ini mengingat bahwa ada beberapa pihak yang turut diamankan dan diperiksa dalam kasus tersebut. “Tentu pemilihan tempat untuk melakukan pemeriksaan itu pertimbangan tim di lapangan, supaya pemeriksaan juga bisa berjalan atau berlangsung secara efektif, karena memang pihak-pihak yang dilakukan pemeriksaan itu ada beberapa,” tegasnya.
Penangkapan dan Perkembangan Kasus
Meskipun pemilihan lokasi pemeriksaan telah diklarifikasi, detail mengenai kronologi penangkapan Bupati Pati Sudewo dan lokasi pasti penangkapan masih menunggu pengumuman resmi dari KPK. “Detail penangkapannya di mana, kronologinya seperti apa, nanti kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” kata Budi.
Saat ini, Bupati Pati Sudewo bersama tujuh orang lainnya yang turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. OTT ini merupakan bagian dari upaya KPK memberantas korupsi yang diawali pada awal tahun 2026, menyusul kasus serupa di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara dan Wali Kota Madiun.
Latar Belakang OTT Bupati Pati
Operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 19 Januari 2026 ini secara spesifik terkait dengan dugaan korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. KPK sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa OTT ini berhasil menyita miliaran rupiah dari tersangka, yang diduga terkait dengan praktik suap dan gratifikasi dalam jabatan tersebut.
