Dirgahayu Ke 351 Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah berkomitmen untuk menjadikan Sulsel menjadi daerah yang ramah investasi.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) agar pembangunan infrastruktur pelayanan publik terus berjalan walaupun di tengah pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, dukungan dari pihak dewan yang terhormat juga menjadi kekuatan tersendiri bagi pemerintah daerah agar mampu menangkap berbagai peluang untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan di Sulawesi Selatan ini,” kata Nurdin Abdullah pada Rapat Paripurna HUT ke-351 Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Senin (19/10/2020).

Di momentum hari jadi Sulsel ke-351 ini pula, mencoba merefleksikan kembali berbagai produk masyarakat Sulsel yang telah menjadi icon dan kebanggaan. Oleh karena itu, kemasan hari jadi Sulsel kali ini mengusung tema mengembalikan kejayaan komoditas unggulan Sulsel yang berdaya saing tinggi.

Beberapa hari yang lalu, Pemerintah Provinsi Sulsel juga mendapatkan apresiasi penghargaan bidang pengembangan infrastruktur di daerah terpencil.

“Hal tersebut, menjadi kewajiban kita semua untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, tahun 2020 ini dan kedepan, kami akan bergerak ke pulau-pulau untuk memberikan sentuhan pembangunan minimal penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi, penyediaan sarana air bersih dan penyediaan jaringan listrik,” terangnya.

Tiga hal tersebut menjadi permasalahan mendasar bagi warga yang ada di pulau, untuk selanjutnya diberikan sentuhan untuk menggeliatkan ekonomi. Secara sederhana, potensi yang ada di pulau belum tersentuh dengan maksimal.

“Saat ini dalam proses pengajuan ke Dewan KEK Nasional untuk menjadikan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sebagai icon pulau terbesar di Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya secara bertahap kita akan koneksikan dengan berbagai pulau yang ada di Sulawesi Selatan ini,” ujarnya.

Ia memaparkan, masa depan pariwisata bahari Sulsel ada di pulau. Untuk itu, ia mengajak semua, termasuk para mitra investor untuk melihat lebih dekat potensi investasi yang ada di 300 lebih pulau di Sulsel.

Selain berbagai pencapaian pembangunan dan sinergitas yang telah diimplementasikan, terdapat pula sektor yang mengalami kontraksi pertumbuhan di tengah pandemi Covid-19. Sektor dimaksud adalah sektor konstruksi, perdagangan dan industri. Untuk itu, alokasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat menjadi solusi untuk pemulihan sektor tersebut.

Diketahui, Gubernur Sulsel melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Rabu (14/10/2020). Penandatanganan ini dilakukan secara sirkuler menindaklanjuti usulan pinjaman dalam rangka PEN daerah Pemprov Sulsel. Adapun besar PEN untuk Sulsel sebesar Rp 1,388 triliun.

PEN Rp1,388 triliun digunakan untuk tujuh kelompok infrastruktur. Mulai dari irigasi, pengembangan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, reservasi jalan provinsi, pembangunan jalan dan jembatan provinsi, instalasi irigasi, dokumen perencanaan pembangunan gedung rumah sakit, DED Amdal-lalin untuk rehabilitasi Stadion Mattoanging.

Pemprov sendiri sejak awal pandemi telah mendorong dengan maksimal berbagai kegiatan infrastruktur yang bersumber dari APBD. Namun sangat dipahami bahwa refocusing dan realokasi anggaran menjadi kewajiban semua. Bukan saja pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama. Yakni penyesuaian alokasi di beberapa kegiatan strategis, sehingga terus berpacu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk memanfaatkan potensi non-APBD untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Sulsel.

“Potensi APBD yang ada selain dilaksanakan sendiri oleh pemerintah provinsi, pada bagian lain kami juga menempuh kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mendorong akselerasi pembangunan antar seluruh wilayah di Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Hal ini dilakukan mengingat kondisi dana transfer dari pemerintah pusat yang mengalami pemotongan alokasi termasuk dihapusnya beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK, sehingga sangat menyulitkan daerah untuk mendorong sector konstruksi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah berkewajiban untuk memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah dengan alokasi saat ini sekitar Rp600 milyar lebih.

Sedangkan, dua tahun kepemimpinan Prof HM Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, diawal pemerintahan keduanya mencanangkan berbagai program prioritas. Diantaranya, dari segi pembangunan infrastruktur, mengutamakan untuk daerah terpencil dan terisolir. Sebagai contoh perbaikan akses jalan di Kecamatan Seko, Luwu Utara, sepanjang 126 kilometer yang tak tersentuh pembangunan selama 75 tahun, kini sudah bisa dilalui kendaraan roda empat, setelah pengerasan berhasil dirampungkan pada September 2019.

Untuk pengembangan objek wisata lainnya, Sulsel juga berbenah. Dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan serta pedestrian di kompleks Pantai Bira dan Bara Bulukumba, serta jalan menuju tempat pembuatan perahu phinisi di Pantai Mandala Ria, Desa Ara, Bulukumba. Jalanan ke lokasi wisata Lejja, Soppeng, juga dibenahi. Dimulai dari Desa Palandro, Kabupaten Barru.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi ingin menyampaikan beberapa Kado Hari Jadi antara lain Rest Area di Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Sidrap serta Kado Subsidi Transportasi Udara untuk jalur ke Bandara Buntu Kunik Toraja,” paparnya.