Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menangkap Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Jumat, 10 April 2026.
Kronologi dan Konfirmasi Penangkapan
Operasi senyap yang dilakukan tim KPK berhasil mengamankan total 16 orang, termasuk orang nomor satu di Tulungagung tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut, namun pada saat konfirmasi awal, detail mengenai identitas 15 orang lainnya yang turut diamankan belum diungkapkan secara rinci.
Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maraton selama 1×24 jam sejak penangkapan untuk melakukan pemeriksaan awal dan menentukan status hukum para terduga. Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini dijanjikan akan terus diperbarui oleh pihak KPK.
Profil Singkat Bupati Gatut Sunu Wibowo
Gatut Sunu Wibowo, sosok yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tulungagung periode 2025-2030, memiliki rekam jejak yang cukup beragam sebelum menduduki kursi pimpinan daerah.
Perjalanan Karier dan Pendidikan
- Jabatan Terakhir: Bupati Tulungagung (2025-2030). Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Tulungagung (2021-2024).
- Riwayat Pendidikan: Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Merdeka Malang pada tahun 1992, dilanjutkan dengan gelar Magister Ekonomi dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2023.
- Latar Belakang Usaha: Sebelum terjun ke dunia politik, Gatut dikenal sebagai pengusaha di sektor toko bangunan, dengan jaringan usaha yang membentang di Tulungagung dan Trenggalek.
- Karier Politik: Memulai karier politiknya bersama PDI Perjuangan pada 2 November 2021. Setelah menjabat sebagai Wakil Bupati, ia kemudian terpilih menjadi Bupati Tulungagung pada Pilkada 2024 berpasangan dengan Ahmad Baharudin, meraih 50,72 persen suara. Terdapat catatan peralihan partai politik dari PDI Perjuangan ke Partai Gerindra.
- Keterlibatan Organisasi: Aktif dalam berbagai organisasi, termasuk menjadi anggota GP Ansor Tulungagung sejak tahun 2004.
Penangkapan ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai integritas pejabat publik serta pentingnya pengawasan yang ketat dalam pemerintahan daerah. KPK menegaskan komitmennya untuk terus membersihkan institusi negara dari praktik korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
