Wartakita.id – Makassar, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya mencopot sejumlah pejabata Eselon II dan III lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Salah satu alasan DP mencopot sejumlah bawahannya di karenakan adanya indikasi tidak netralnya sejumlah Camat, lurah dan pejabat kepala OPD dalam proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
“Kita copot beberapa pejabat yang tidak netral dalam proses demokrasi, dan ini bentuk penyegaran setelah dirinya kembali aktif sebagai Wali Kota Makassar,” kata Danny Pomanto, Selasa (5/6/2018).
Pasca penonaktifan sejumlah camat, Danny Pomanto langsung melantik sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) yang akan mengisi kursi camat yang di copot lantara tidak Netral dalam proses demokrasi Rabu (6/6/2018) besok.
Persiapan penunjukan Plt Camat telah dilakukan. saat orang nomor satu di Makassar menggelar rapat khusus evaluasi kinerja di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, kemarin siang.
“Saya bersama pak Pak Sekda, BKPSDMD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan Inspektorat, telah membicarakan tentang evaluasi kinerja-kinerja aparat, termasuk pencopotan camat,” jelasnya
Keputusan memberhentikan sejumlah camat diambil bberdasarkan kaidah-kaidah yang mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk mengacu pada edaran MENPAN-RB dan MENDAGRi yang terbukti tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus mendapatkan sanksi.
“Kita cuma menjalankan aturan,d an surat edaran MEMPAN-RB dan MendagritYang tidak netral kita “Amputasi” dia harus mendapat ganjarannya. Sementara untuk Plt, akan kita ambil dari pejabat yang posisinya paling dekat, yaitu sekretaris camat. Kecuali kalau ada sekretaris camat tidak mau, baru dicari yang lain,” ungkapnya.
Penonaktifan camat, menurut Danny, merupakan langkah yang paling tepat untuk memperbaiki citra Pemkot Makassar. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mengembalikan kinerja birokrasi yang kini kurang maksimal.
